 |
| Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo |
“Ada empat tantangan utama yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini,” kata Tjahjo di Keuskupan Atambua, Belu, Selasa (18/9).
Tjahjo memaparkan tantangan yang pertama adalah radikalisme dan terorisme. Munculnya radikalisme dan terorisme tersebut dikarenakan berkembanganya paham paham yang tidak sesuai dengan kaidah yang seharusnya. Minimnya ajaran agama dan berkurangnya iman seseorang adalah alasan utama dibalik berkembangnya paham radikalisme dan terorisme.
“Berkembangnya paham radikalisme dan terorisme dikarenakan kurangnya peran tokoh agama dan tokoh adat dalam upaya mengajarkan ilmu keagamaan dan penekanan atas norma norma sosial di kalangan masyarakat. Perlu adanya forum komunikasi umat beragama untuk memperkuat keimanan,” ujar Tjahjo
Tantangan yang kedua, menurut Tjahjo adalah narkoba. Berdasarkan data terbaru dari Badan Narkotika Nasional (BNN) tercatat setiap hari 60 orang meninggal karena narkoba. Papua menjadi salah satu provinsi yang memiliki penyebaran pengguna terbanyak, mencakup seluruh distrik yang ada di Papua.
Ia meminta tokoh agama dan tokoh masyarakat mengingatkan bahaya narkoba ini dalam setiap forum, agar tidak semakin berkembang dan membahayakan generasi masa depan Indonesia.
Tantangan ketiga adalah korupsi. Dalam setiap kegiatan Mendagri , topik korupsi menjadi hal wajib yang harus disampaikan. Korupsi menjadi penyakit yang sangat mudah menular dan susah untuk dihilangkan. Hal ini terjadi karena penyakit korupsi sudah masuk mendarah daging dalam sistem pemerintahan negara Indonesia. Ia memaparkan area rawan korupsi, mulai dari perencanaan anggaran, dana hibah, bansos, pembelian barang dan jasa.
Tantangan yang terakhir adalah ketimpangan sosial. Di provinsi NTT, Gubernur harus segera bergerak bersama dengan masyarakat untuk berusaha menjadikan masyarakat sehat, angka kematian ibu hamil menurun, air bersih lancar, tidak ada lagi difteri dan malaria. “Saya yakin jika Gubernur bergerak bersama dengan masyarakat, berbagai masalah ketimpangan sosial akan segera dapat teratasi”, kata Tjahjo.
Lebih lanjut Tjahjo menjelaskan, berbagai tantangan yang muncul sebenarnya dapat diantisipasi jika ada sinergitas baik dalam sistem pemerintahan. Pemerintah daerah harus mampu membangun sinergi dengan forkopimda, organisasi masyarakat, tokoh agama dan adat dalam rangka mengorganisir masyarakat dalam menanggulangi tantangan tersebut. “Sinergitas yang baik harus dibangun, jangan sampai program Gubernur yang bagus tidak dibarengi dengan dukungan sinergitas dari pihak pihak terkait,” tutup Tjahjo.
RPB/JMI/RED
0 komentar :
Posting Komentar