 |
| Retno Marsudi |
Setelah mengadakan pertemuan bilateral dengan pejabat UNRWA di sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di markas perserikatan di New York, Retno mengungkapkan bahwa UNRWA, yang mengurusi sekitar 5,3 juta pengungsi Palestina di beberapa wilayah, saat ini mengalami defisit anggaran sekitar 440 juta dolar AS sehingga kesulitan membantu para pengungsi Palestina.
"Nah, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi sukarelanya, tapi jangan tanya dulu jumlahnya berapa," kata Retno kepada wartawan.
Selain menggunakan dana pemerintah dan sumbangan yang disampaikan lewat Baznas, ia menjelaskan, Indonesia sedang menggerakkan para filantropis untuk membantu para pengunsi Palestina lewat UNRWA.
Pendanaan UNRWA sebagian berasal dari PBB, tapi mayoritas berasal dari kontribusi sukarela negara-negara anggota. Defisit anggaran badan bantuan itu sekarang 60 persen di antaranya sudah tertutup, tersisa 40 persen atau sekitar 180 juta dolar AS lagi yang harus dipenuhi.
Di sela Sidang Majelis Umum PBB ke-73, Menteri Luar Negeri RI menghadiri sejumlah pertemuan lanjutan yang membahas upaya Indonesia beserta negara-negara anggota PBB menggalang bantuan keuangan guna menutupi defisit keuangan UNRWA.
Defisit anggaran badan bantuan untuk pengungsi Palestina itu tak lepas dari keputusan Amerika Serikat menghentikan segala bentuk bantuan pendanaan untuk UNRWA pada awal September.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan penghentian lebih dari 200 juta dolar AS atau sekitar Rp2,8 triliun bantuan ekonomi yang sedianya dialokasikan ke Gaza dan Tepi barat untuk dialihkan ke tempat lain.
Juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeina, menyebut langkah itu merupakan "serangan" terhadap rakyat Palestina dan bertentangan dengan resolusi PBB.
UNRWA, yang dibentuk sejak 68 tahun lalu, menyediakan bantuan kepada 5,3 juta pengungsi Palestina yang tersebar di Yordania, Lebanon, Suriah, Tepi Barat dan Gaza. Sebagian besar dari mereka adalah keturunan dari 700.000 warga Palestina yang terusir dari rumah mereka dalam Perang 1948 yang menyebabkan lahirnya Israel.
Indonesia mulai awal tahun depan akan resmi menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020.
Menlu Retno menyatakan komitmen Indonesia untuk mengampanyekan isu kemerdekaan Palestina melalui Solusi Dua Negara ketika memulai tugas sebagai anggota tidak tetap DK PBB.
"Kita tahu situasinya tidak mudah, tapi kita akan terus akan berjuang untuk memberikan dukungan," katanya.
0 komentar :
Posting Komentar