Pemerintah Incar Pinjaman AIIB untuk Proyek Kereta dan EBT

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (kedua kanan), Menteri ESDM Ignasius Jonan (paling kiri) dan Ketua Masyarakat Energi Baru Terbarukan Indonesia (METI) Suryadharma (kedua kiri)  didampingi Kepala Divisi Energi Baru dan Terbarukan PLN, Zulfikar Manggau (paling kanan) mengunjungi stand PLN pada Pameran Indo EBTKE ConEx 2018 yang diselenggarakan di Balai Kartini Jakarta, Rabu (29/08). PLN terus mengejar target bauran energi nasional 23% di 2025. Hingga kini progress bauran energi nasional telah mencapai 11,68%.

JAKARTA, JMI -- Pemerintah menjajaki komitmen pendanaan sejumlah proyek infrastruktur dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebut, proyek yang diajukan di antaranya pembangunan transportasi massal berbasis rel dan pembangkit listrik dari energi baru terbarukan (EBT).

"Kita memang membahas pipeline yang ada untuk Indonesia karena setelah AIIB ini berdiri beberapa tahun, portofolio pinjaman ke Indonesia jumlahnya relatif masih kecil," kata Bambang di Jakarta, Rabu (29/8).

Bambang mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah daftar proyek infrastruktur yang akan diajukan ke AIIB. Proyek tersebut nantinya dapat dibiayai baik oleh AIIB sendiri maupun lembaga pinjaman lain seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB).

Terkait daftar yang disiapkan, kata Bambang, pemerintah menekankan pengembangan angkutan massal berbasis rel di kota-kota besar. Akan tetapi, Bambang belum mau menjawab secara detail kota yang diajukan tersebut.

Kemudian, pemerintah juga menyiapkan daftar pembangunan proyek pembangkit listrik berbasis EBT. Hal itu, kata Bambang, mengingat Indonesia memiliki target bauran energi dari EBT sebanyak 23 persen pada 2025.

Selain melalui pemerintah, AIIB juga ditawarkan untuk membiayai sejumlah proyek dengan skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). "Kalau kita bisa memanfaatkan aiib lebih banyak, dalam kondisi SBN sedang dalam tekanan akibat penguatan dolar AS maka tentunya kebutuhan pembiayaan sebagian bisa dihandle lewat pinjaman seperti dari AIIB," kata Bambang.

Salah satu kelebihan pinjaman dari AIIB, kata Bambang, yakni biaya pinjaman yang lebih rendah dibandingkan pinjaman dari komersial atau pasar. Bambang menargetkan, daftar proyek yang diajukan dapat diselesaikan pada tahun ini. Sehingga, pembicaraan teknis mengenai penyiapan proyek bisa dilakukan mulai tahun depan.

"Tentunya ini masuk RPJMN 2020-2024," kata Bambang.

RPB/JMI/RED

Share on Google Plus