Nasib Desa Sako yang Jalur Protokolnya Tidak Tersentuh Oleh Pemda Kabupaten Kuantan Singingi

Bagaimana tidak merasa diperdulikan masyarakat desa Sako, sudah cukup lama dan bertahun kondisi jalan ini tidak terurus, padahal ini adalah jalan poros Lintas tengah Kuantan Singingi, 01/08/2018 ( dok )

PANGEAN, KUANTAN SINGINGI, JMI - Masyarakat Desa Sako Kec. Pangean mengeluh atas sikap Pemerintah Daerah mereka. Mereka merasa tidak mempunyai pemerintah yang memperhatikan mereka, kenapa bisa begitu? Timbul pertanyaan dihati redaksi Koran JMI Riau.

Memang kalau dilihat sepintas lalu, sepertinya memang benar anggapan masyarakat tersebut. Sebab kondisi ini memang sudah sangat lama sekali, sedangkan pemerintahan desa sako sendiri juga belum mempunyai kantor desa seperti desa-desa lainnya. Dimana perangkat desa nya berkantor? Untuk saat ini, masyarakat juga menjawabnya tidak ada tempat yang pasti. Sementara untuk pelayanan kemasyarakatan tentu Kantor Desa sangat diperlukan sekali.

Namun perlu kita ketahui juga bersama, perlu diacungkan jempol juga upaya dan usaha yang dilakukan Ridwan sebagai kepala desa Sungai Langsat. Walaupun baru menjadi Desa Pemekaran ditahun 2012, tetapi untuk pelayanan masyarakat sudah mempunyai kantor desa sendiri dan tidak seperti Desa Sako saat ini. Padahal didesa Sako ini sangat banyak masyarakat miskin dan lanjut usia yang benar-benar membutuhkan bantuan-bantuan sosial dari pemerintah. 

Seperti yang diungkapkan oleh narasumber yang namanya tidak disebutkan bahwasannya masyarakat kami disini sangat banyak tergolong keluarga tidak mampu, banyak anak-anak yang putus sekolah karena orang tua tidak mampu. Sementara orang yang tergolong mampu disini dan mempunyai kebun dan ladang yang luas mendapat bantuan dari pemerintah seperti contohnya adanya Program Keluarga Harapan yang diharapkan membantu masyarakat tidak mampu, malah yang menerima keluarga yang mampu. Sungguh tragis memang, tapi memang itulah kenyatannya," ungkapnya.

Tim red JMI menanyakan dan mencoba mencari jawaban kepada beberapa perangkat desa dan pegawai Camat. Tetapi tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan & pada umumnya baik dari pihak pemerintah desa maupun Kecamatan tidak mengetahui siapa yang mendapatkan ini, karena dari Dinas Sosial dan Tenaga kerja lah yang tahu berdasarkan data sensus entah tahun berapa diambilnya.

Saat ini masyarakat hanya berharap pemerintah bersikap adil terhadap mereka, karena mereka juga adalah masyarakat dan rakyat bangsa ini.

ERIKA/TEAM
Redaksi Perwakilan Koran & LBH Junal Media Indonesia Prov.Riau

Share on Google Plus