 |
| Sejumlah angkutan kota (angkot) Tanah Abang (ilustrasi) |
Untuk kategori kota metropolitan, dia mengatakan, kebijakan pull yang bisa diterapkan berupa integrasi angkutan umum multi moda seperti commuter line, mass rapid transit (MRT), light rail transit (LRT), bus rapid transit (BRT), dan non-BRT dengan IT. "Begitu juga dengan penyediaan feeder, shuttle buses, car pooling, informasi perjalanan berbasis informasi teknologi dan terintegrasi dengan pejalan kaki dan pesepeda, kata Djoko," Senin (16/4).
Sementara kebijakan push yang bisa diterapkan, menurut Djoko, berupa pembatasan kendaraan bermotor dengan menerapkan ganjil genap dan jalur pelarangan sepeda motor, jalan berbayar (ERP), dan high occupancy vehicle (HOV) prioritas 3 in 1. Selain itu, pemerintah juga bisa menerapkan pembatasan kepemilikan kendaraan, manajemen parkir, dan area traffic management.
Sementara untuk kota besar yang berpenduduk kisaran 500 ribu sampai satu juta jiwa, kebijakan pull yang diterapkan berupa integrasi angkutan umum dengan infrastruktur. "Ini juga bisa dilakukan dengan penyediaan feeder atau shuttle buses, car pooling, informasi perjalanan, dan non motorized transport(sepeda dan pejalan kaki)," ungkap Djoko.
Lalu untuk karakter kota sedang yang berkisar 100 ribu sampai 500 ribu jiwa, dia menyarankan bisa diterapkan kebijakan pull. Hal itu menurutnya dilakukan dengan meningkatkan pelayanan angkutan umum, penyediaan informasi perjalanan, nonmotorized transport (sepeda dan pejalan kaki). Sementara untuk kebijakan push-nya berupa area traffic management dan pengaturan parkir.
Terakhir, untuk kota-kota kecil yang berpenduduk kurang dari 100 ribu jiwa dapat menerapkan kebijakan pull berupa penyediaan informasi perjalanan dan nonmotorized transport (sepeda dan jalan kaki). "Traffic management cukup dilakukan untuk kota kecil untuk kebijakan push," tutur Djoko.
0 komentar :
Posting Komentar