 |
| Kayu Ulin |
Tentu dari pihak Kementrian Kehutanan pusat melalui Kehutanan Provinsi membentuk tim untuk mengkros cek kelapangan, penemuan warga dugaan ada penebangan kayu berupa ulin seputaran kawasan perusahan PT. Tanjung Redeb Hutani (TRH) yang dinyatakan tidak boleh diadakan penebangan secara liar.
Akibat raibnya aturan sehingga kurang nya pengawasan dari pemerintah sangat disesalkan, diduga akibat aktivitas perusahaan di wilayah kawasan Desa tasuk dan Desa birang wilayah hukum Kec. Gunung Tabur, Kab.Kerau. Membawa dampak buruk terhadap nasib warga setempat.
Tim investigasi Jurnal Media Indonesia (JMI) melakukan pemburuan seputaran laporan warga tanggal 16/04/2018, bahwa hasil pantauan Tim JMI banyak bukti temuan yang diduga sedikit maupun banyak pasti ada pelangaran,
seperti izin pendaratan alat berat, izin operasional perusahan di Desa tasuk dan Desa birang wilayah hukum Kec. Gunung Tabur, Kab.Kerau. Maupun izin pemanfaatan hasil hutan, izin IPK, dan dokumen-dokumen lainnya, dan tidak luput dari rencana kerja tahunan (RKT), No blok, serta pertanggung jawapan mengenai jumlah produksi berupa matrik kubik kasi (M3) setiap bulan dan alokasi Retribusi dipertanyakan lalu dimana jatah Fee buat Desa/masyarakat. Sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan UU No 41 tahun 2009 tentang pelindungan lahan pertanian.
Didalam RKT tidak ada izin RKT mengatur Tentang ulin. Adapun izin kusus ulin terkait RKT dibawah sepuluh kubik. Bahwa dari pantauan Tim Jurnal Media Indonesia (JMI) tetap memburu dugaan perusahan dan ada kemungkinan pihak-pihak lain yang turut membeking aktivitas perusahan yang beroperasi di wilayah Desa tersebut. Lalu siapa yang bertanggung jawab ??. Edisi bersambung…….( BASTYAN/JMI/RED)
0 komentar :
Posting Komentar