BERAU, JMI - Proyek pembangunan yang menggunakan dana APBD Kabupaten Berau tahun 2018, semakin tidak jelas khususnya pekerjaan yang anggaranya sebesar Rp 200.000.000,00 Juta kebawah atau Penunjukan Langsung (PL). Kenapa demikian, dari hasil investigasi LSM Aspira Kabupaten Berau dilapangan, terhembus adanya oknum anggota DPRD Berau melakukan bagi-bagi PL tersebut ke oknum tertentu.
"Dalam hal ini,terang ketua LSM, kami selaku LSM mewakili masyarakat yang mempertanyakan beberapa pekerjaan yang dianggap asal-asalan ke salah satu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyatakan, kalau proyek tersebut diberi oleh oknun anggota DPRD Berau. Sontak, rasa kaget kami rasakan bersama warga saat mengetahui hal tersebut," terang Arham Tompo, Kamis (19/4) sekitar pukul 10.00 Wita.
Ketua LSM Aspira menegaskan, bahwa diduga ada temuan dilapangan yaitu banyak pekerjaan yang sudah dimulai sejak bulan Maret lalu, namun ketika ditemukan dilapangan pengerjaan proyek tidak memasang papan informasi proyek. Sehingga, menimbulkan tanda tanya ditengah masyarakat.
"Kita juga khawatir kulitas pekerjaanya tidak terjamin, karena diduga belum adanya konsultan pengawas. Dengan demikian, kita mengharapkan agar Pemerintah Daerah dan DPRD dalam hal ini bisa mengkoreksi seluruh PL yang keluar terkait kualitasnya. Jangan sampai, murni dianggarkan. Karena kualitas tidak terjamin dan kembali rusak, di perubahan malah dianggarkan lagi," pungkasnya.
Edisi bersambung........( BST/JMI/RED )
"Dalam hal ini,terang ketua LSM, kami selaku LSM mewakili masyarakat yang mempertanyakan beberapa pekerjaan yang dianggap asal-asalan ke salah satu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyatakan, kalau proyek tersebut diberi oleh oknun anggota DPRD Berau. Sontak, rasa kaget kami rasakan bersama warga saat mengetahui hal tersebut," terang Arham Tompo, Kamis (19/4) sekitar pukul 10.00 Wita.
Ketua LSM Aspira menegaskan, bahwa diduga ada temuan dilapangan yaitu banyak pekerjaan yang sudah dimulai sejak bulan Maret lalu, namun ketika ditemukan dilapangan pengerjaan proyek tidak memasang papan informasi proyek. Sehingga, menimbulkan tanda tanya ditengah masyarakat.
"Kita juga khawatir kulitas pekerjaanya tidak terjamin, karena diduga belum adanya konsultan pengawas. Dengan demikian, kita mengharapkan agar Pemerintah Daerah dan DPRD dalam hal ini bisa mengkoreksi seluruh PL yang keluar terkait kualitasnya. Jangan sampai, murni dianggarkan. Karena kualitas tidak terjamin dan kembali rusak, di perubahan malah dianggarkan lagi," pungkasnya.
Edisi bersambung........( BST/JMI/RED )
0 komentar :
Posting Komentar