WWW.JURNAL MEDIA INDONESIA.COM

Tol Jagorawi Akan Diberi Kebijakan Baru, Dishub Bogor Serahkan ke BPTJ dan Korlantas

Jalur Tol Menuju Puncak Macet Saat Liburan
Bogor JMI -  Bambang Prihartono selaku Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyatakan sebuah kebijakan baru akan berlaku di Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi). Kebijakan ini dikeluarkan guna mengatur jalur tol yang lebih baik.

Dirinya mengatakan rasio volume kendaraan dengan kapasitas di Tol Jagorawi saat ini masih terhitung baik, di kisaran angka 0,8. Kebijakan yang diprioritaskan akan dilakukan yaitu adanya lajur khusus bus. Pengaturan ini diperlukan dengan tujuan pengguna mobil pribadi pindah ke angkutan umum.

"Memang untuk perencanaan kita sudah ada pembicaraan dengan pihak Jagorawi dan bahkan menambah dengan wilayah Tangerang. Oleh karena itu mulai minggu depan kita akan mulai bekerja untuk Jagorawi dan arah Tangerang," ujar Bambang.

Pihak BPTJ juga disebut akan melakukan kajian terlebih dulu, untuk melilihat dan mengidentifikasi permasalahan yang ada. Langkah selanjutnya adalah dicarikan solusi yang pas dan tepat.

Solusi yang diberikan untuk Jagorawi ini nantinya bisa sama dengan yang diterapkan di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) Bekasi atau ada modifikasi. "Kebijakan pasti akan diberlakukan karena kita lihat kondisi di jalan sudah parah, di mana-mana ada kemacetan. Pemerintah perlu hadir secepatnya," lanjutnya.

Sementara itu dari pihak Bidang Lalu Linta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor menyatakan masalah kebijakan untuk Tol Jagorawi merupakan ranah kewenangan di BPTJ dan Korlantas. 

Kedua pihak tersebut memang pemegang manajemen untuk lalu lintas Jakarta-Bogor-Depok-Tanggerang-Bekasi (Jabodetabek). Dishub Kota Bogor menyatakan mendukung apapun keputusan pemerintah. Selama tujuan kebijakan demi pelayanan kepada masyarakat yang semakin bagus.

"Untuk kebijakan apapun, ini diperlukan pengkajian terlebih dahulu. Karena bagimanapun juga harus dilihat dulu efek dari kebijakan itu," ujar Teofilo Patrocinio Freitas selaku Kepala Bidang Lalu Linta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor.

Dirinya menyatakan keengganannya jika suatu kebijakan diberlakukan tetapi menyebabkan penumpukan di dalam kota. Karena akan menjadi masalah lainnya. Sehingga jika akan diberlakukan kebijakan tertentu harus ada pengkajian terlebih dahulu dari tim untuk melihat urgensinya.

Hingga kini, Teofilo menyatakan masih belum ada obrolan mengenai kajian dan kebijakan dengan BPTJ maupun Korlantas. Namun dirinya memastikan nanti pasti ada pembahasan, minimal meminta pendapat dari pihak Dishub.

Untuk kondisi di Kota Bogor, dirinya menyatakan kemacetan lebih banyak terlihat di dalam kota. 
Pada hari libur biasanya terjadi imbas atau dampak dari kondisi jalan yang menuju ke arah puncak dan sebaliknya. Jika jalan menuju puncak sudah ditutup atau diberlakukan satu arah maka berimbas ke tol dan wilayah dalam kota.

Bogor disebut sebagai daerah transit yang kebanyakan warganya bekerja di Jakarta. Sehingga untuk jam padat seperti berangkat atau pulang dari kantor baru terlihat kemacetan di pintu keluar Jakarta maupun Bogor.

"Kalau dari sisi kemacetan terbaca alur kesibukannya. Ini situasional saja," ujarnya.

RPK/JMI/RED
Share on Google Plus

0 komentar :

Posting Komentar

Berita Terkini

Jelang Musim Hujan, Anggota DPRD Subang Fraksi Golkar Berharap Pemkab Subang Antisipasi Upaya Pencegahan dan Pengendalian Bencana Banjir di Pantura Subang

Subang, JMI – Menjelang akhir tahun 2024 yang diperkirakan akan memasuki musim hujan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Subang mendesak...