 |
| Musrenbang Mojokerto 2019 |
MOJOKERTO, JMI - Ada 10 arah kebijakan pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2019 mendatang. Beberapa diantaranya yakni meningkatkan akses pelayanan dan kualitas baik kesehatan maupun pendidikan, serta mempercepat penanggulangan kemiskinan. Beberapa point kebijakan tersebut, disampaikan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2019, di Hotel Padepokan Cahaya Putra, Trawas, Kamis (22/3/2018) kemarin.
“Beberapa arah kebijakan pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2019 antara lain, akses pelayanan dan kualitas layanan pendidikan dasar, kompetensi guru dan sarana pendidikan. Kita juga akan meningkatkan akses pelayanan kesehatan, serta meningkatkan kesempatan kerja dan terobosan kebijakan clusterisasi upah tenaga kerja. Selanjutnya menanggulangi kemiskinan untuk mencapai target tingkat menjadi satu digit. Lalu memperkuat konektivitas fasilitas kawasan potensial,” urai Bupati.
Disamping itu, juga dilakukan akselerasi kepariwisataan, meningkatkan nilai tambah agro-industri dan daya saing koperasi dan usaha mikro, meningkatkan nilai investasi melalui penyederhanaan perijinan, menganekaragamkan konsumsi pangan, dan terakhir yakni mensukseskan pemilu.
Namun dari semua arah kebijakan tersebut, bupati menegaskan skala prioritas pembangunan yang berfokus pada 5 point. Antara lain, percepatan penanggulangan kemiskinan melalui layanan pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja, meratakan pertumbuhan ekonomi dengan percepatan pembangunan infrastruktur, meningkatkan nilai tambah ekonomi lewat pariwisata dan agro industri, produktivitas pertanian demi ketahanan pangan, serta memperkuat kondusifitas wilayah demi suksesnya pemilu.
Musrenbang kali ini, mengusung tema, Memperkuat Sinergi dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Merata dan Berdaya Saing melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur.
Dalam sambutannya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto, Hariyono menyampaikan, terkait pelaksanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Mojokerto berlangsung optimal.
"Pertumbuhan ekonomi kita masih berada pada posisi stabil yaitu 5,45 persen dan tingkat kemiskinan yang turun dari 10,61 persen menjadi 10,19 persen. Perlu kami laporkan juga bahwa PDBR per kapita kita meningkat dari Rp 58.823.632,00 di tahun 2015, meningkat menjadi Rp 64.629.150,90 pada tahun 2016. IPM pun selalu meningkat mencapai 71,38 dan termasuk pada tingkatan tinggi. Serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kita di posisi 4,21 persen, dimana ini diharapkan menurun seiring dengan kebijakan bapak bupati,” papar Hariyono.
Ditambahkan Hariyono, jika kondisi makro ekonomi Kabupaten Mojokerto di atas, masih berada pada tataran 5 (lima) besar Jawa Timur. Sebagai informasi, usulan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mojokerto tercatat sebanyak 2.605 usulan yang terdiri atas 3 kelompok bidang, yakni infrastruktur, sosial budaya dan ekonomi, dengan anggaran mencapai Rp 1 triliun lebih.
Hadir dalam acara, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Kepala Bakorwil Bojonegoro, Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ismail Pribadi, Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Herry Soewito serta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto, Ikfina Kamal Pasa.
RYAN/JMI/RED
0 komentar :
Posting Komentar