JMI - Berbagai langkah strategis dilakukan pemerintah untuk menjamin ketersediaan energi nasional, sekaligus meningkatkan pendapatan negara.
Salah satunya keberhasilan Kementerian ESDM melaksanakan lelang wilayah kerja (WK) migas konvensional menggunakan skema kontrak bagi hasil gross split.
"Keberhasilan lelang WK migas yang telah diumumkan pada akhir Januari 2018 kemarin merupakan bagian dari upaya menjaga ketersediaan energi nasional dan meningkatkan pendapatan negara dari sektor migas," jelas Koordinator Riset Lembaga Kajian dan Advokasi Energi dan SDA (LKA ESDA) Zaki Ramli kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/2).
Dia mengatakan, sejumlah tahapan kegiatan yang akan dimulai setelah dimenangkan WK migas oleh sejumlah perusahaan multinasional dan dalam negeri juga memberikan efek ganda (multiplier effect) bagi perekonomian nasional. Sekaligus menjadi solusi menyerap lapangan kerja maupun produsen barang di dalam negeri.
Lima WK migas konvensional yang ditawarkan secara langsung, tercatat komitmen pasti yang diperoleh dari para pemenang lelang sebesar USD 23,575 juta. Sementara total bonus tanda tangan yang diperoleh pemerintah dari lima WK tersebut sebesar USD 3,25 juta.
"Jadi akan meningkatkan pendapatan negara dan memiliki multiplier effect yang berarti bagi perekonomian maupun keuntungan besar bagi daerah dimana WK migas tersebut berada," ujar Zaki yang juga pengamat kebijakan publik.
Diketahui, para pemenang WK migas dua di antaranya merupakan anak usaha dari PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. yakni PT Saka Energi Indonesia dan PT Saka Energi Sepinggan.
Pemenang lelang untuk penawaran langsung adalah Mubadala Petroleum (SE Asia) Ltd untuk WK Andaman I, WK Andaman II dimenangi Konsorsium Premier Oil Far East Ltd-KrissEnergy (Andaman II) BV-Mubadala Petroleum (Andaman II JSA) Ltd, WK Merak-Lampung dimenangi PT Tansri Madjid Energi, WK Pekawai dimenangi PT Saka Energi Sepinggan, dan WK West Yamdena dimenangi PT Saka Energi Indonesia.
"Tidak ada kekhawatiran lagi seiring dengan adanya tambahan cadangan dan ketersediaan energi nasional ini," beber Zaki.
Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat seiring pertumbuhan perekonomian Indonesia, upaya pemerintah mendorong secara masif pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) harus terus dilanjutkan.
Penggunaan energi terbarukan untuk ketahanan energi nasional tengah dilaksanakan. Saat ini dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap dengan kapasitas 75 Megawatt dan diharapkan Commercial Operation Date atau beroperasi secara komersial pada awal 2018 ini.
Selanjutnya, ada beberapa proyek EBT yang sedang dilaksanakan, yaitu PLTB Jeneponto, di Sulawesi Selatan dengan kapasitas 65 MW dan PLTB Tanah Baru di Kalimantan Selatan.
"Kita mendukung agar PLTB seperti ini terus dibangun di berbagai daerah. Pengembangan EBT ini tentu dimaksudkan agar tarif listrik bisa lebih murah dan kompetitif," demikian Zaki.
JMI/Rmol/red
0 komentar :
Posting Komentar