Jakarta, JMI.Com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan barang yang diambil alih oleh negara melalui proses hukum dapat menjadi aset negara. Seperti halnya kapal asing hasil sitaan pemerintah.
Sri Mulyani menjelaskan, kapal asing tersebut sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk aset negara asalkan melalui proses hukum yang benar.
"Pada dasarnya, kalau suatu barang yang diambil alih oleh negara melalui suatu proses hukum yang benar. Dia bisa menjadi aset negara. Tentu saja itu bisa dimanfaatkan bagi kita," terangnya saat ditemui setelah acara ulang tahun Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Jakarta Rabu (10/1).
Ia menuturkan, selama ini fokus perhatian dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti adalah agar kapal asing tidak menyalahgunakan izin dengan meraup sumber daya laut di Indonesia.
"Concern atau perhatian dari ibu susi bagaimana kapal kapal ini tidak menyalahgunakan apakah izin, trayek apakah dari sisi pengambilan ikan atau sumber daya alam di Indonesia," ujarnya.
Fokus Presiden Joko Widodo, lanjut Sri Mulyani, adalah agar kapal hasil sitaan tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat.
Menurut Ani, sapaan akrabnya, fokus dari Menteri Susi dan Presiden Jokowi dapat dijembatani dengan tata kelola yang baik baik dari segi pengawasan maupun pemanfaatan aset kapal asing tersebut.
"Concern Bapak Presiden adalah agar mereka itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi sebetulnya dua hal ini sangat bisa dijembatani dengan terus memperbaiki tata kelola monitoring dan kemudian memanfaatkan aset untuk menegakkan tata kelola yang baik tapi bermanfaat bagi masyarakat," Tutur mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
Lebih lanjut, Ani mengatakan kapal asing hasil sitaan tersebut tidak bisa dikelola oleh LMAN seperti halnya Barang Milik Negara (BMN) lainnya.
"Dari LMAN biasanya kalau sesudah melalui suatu proses hukum, kalau melakui pengambilalihan secara paksa kan masih ada proses hukum yang harus dilalui," imbuh dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengaku sama-sama mendukung Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan maupun Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam isu penenggelaman kapal.
Baginya, penenggelaman kapal pencuri ikan merupakan salah satu langkah tegas pemerintah mengatasi pencurian ikan terutama oleh pihak asing di perairan Indonesia. Namun, Jokowi menegaskan bahwa tahun ini pemerintah ingin meningkatkan ekspor ikan.
"Saya sampaikan ke Bu Susi, sekarang konsentrasinya ke industri pengolahan ikan, terutama mendorong ekspor ikan karena ekspor kita turun,” ujarnya.
JMI/cnn/Red
0 komentar :
Posting Komentar