JAKARTA, JMI.Com - Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik ( Bulog) Djarot Kusumayakti mengatakan, guna meredam gejolak harga beras, operasi pasar yang lebih masif telah dijalankan oleh pemerintah.
Operasi pasar tersebut kini melibatkan berbagai pihak termasuk Satuan Tugas (Satgas) Pangan dan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) atau pelaku usaha swasta.
"Dalam seminggu ini kami intens dengan Menteri Perdagangan kemudian dengan Satgas pangan untuk mengevaluasi sebetulnya kenapa koperasi pasar yang lalu tidak cukup mampu meredam gejolak harga (beras)," ungkap Djarot saat berbincang dengan Kompas.com, Senin (8/1/2018).
Dia bilang, salah satu indikasi kegagalan operasi pasar lalu adalah kuantitas operasi pasar yang kurang masif sehingga tidak berpengaruh pada pergerakan harga beras.
"Yang kami dapatkan bahwa jumlah operasi pasar belum memadai sehingga kira-kira dua tiga hari ini diputuskan untuk penguatan penyaluran beras ke lapangan kemarin yang biasanya cuman sehari 1.000-2.000 ton, kemarin sudah berhasil kami salurkan perhari sudah 8.000 ton lebih," kata Djarot.
Menurut dia, dengan melibatkan berbagai pihak diharapkan gejolak harga beras dapat diredam.
"Akhir-akhir ini diizinkan untuk bersama-sama dengan pedagang karena kenyataannya ternyata pedagang itu juga kesulitan memperoleh pasokan (beras) sehingga kami masuk kerja sama dengan pedagang-pedagang untuk melakukan operasi pasar ini," paparnya.
Sementara itu, keterlibatan Satgas Pangan dalam operasi pasar kali ini untuk melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak yang menjalankan operasi pasar beras termasuk monitoring, pengendalian dan pengamanan.
"Kalau sudah dengan pedagang memang harus kami awasi penuh jangan sampai terjadi penyimpangan, nah untuk itu kami kerja sama dan dibantu penuh oleh Satgas Pangan, intinya kami bekerja ekstra dalam rangka mengendalikan harga," ucap dia.
Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) harga rata-rata beras kualitas medium I di Jakarta telah mencapai Rp 13.600 per kilogram atau melewati batas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 9.450 per kilogram.
Kemudian tertinggi ada di wilayah Papua Barat mencapai Rp 14.250 per kilogram atau melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp Rp 10.250 per kilogram.
JMI/kps/Red
0 komentar :
Posting Komentar