JMI.Com – Rabu, 06/12/2017 16:42 WIB
Jakarta, JMI.Com – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Komisi Pemikihan Umum (KPU) tandatangani MoU (Nota Kesepahaman) mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum di luar negeri tahun 2019.
Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri, Retno L.P. Marsudi dan Ketua KPU, Arief Budiman di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri.
Penandatanganan tersebut menandai secara resmi dimulainya persiapan Pemilu 2019 di luar negeri. Selanjutnya akan dibentuk Kelompok Kerja bersama Kemlu dan KPU serta Panitia Pemilihan Luar Negeri di 129 Perwakilan RI di luar negeri.
“Bagi saya dan Kemlu, Pemilu di luar negeri bukan sekedar peristiwa politik. Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri adalah salah satu bentuk perlindungan WNI, yaitu perlindungan hak-hak politik yang dijamin Konstitusi dan diakui norma internasional secara universal”, ujar Menlu Retno dalam sambutannya sembari menegaskan komitmen dukungan Kemlu, kantornya, Rabu (6/12).
Diperkirakan terdapat sekitar 3 juta WNI yang terdaftar berada di luar negeri. Pada tahun 2014 sekitar 2 juta WNI di luar negeri terdaftar di Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden 2014. Dari jumlah tersebut sekitar 700 ribu WNI menggunakan hak pilihnya.
Ketua KPU pada kesempatan pendatanganan Nota Kesepahaman tersebut mengatakan bahwa salah satu perhatian utama yang akan diberikan adalah kepada upaya kalibrasi data pemilih.
Sejumlah inovasi sudah dilakukan KPU bersama Kemlu untuk memudahkan pemilih di luar negeri pada tahun 2014. Diantara inivasi tersebut adalah pengiriman surat suara melalui pos dan drop-box. Inovasi-inovasi tersebut akan dilanjutkan untuk Pemilu 2019 mendatang.
Poskota/Red
 |
| Saat MoU antara Menteri Luar Negeri, Retno L.P. Marsudi dan Ketua KPU, Arief Budiman. |
Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri, Retno L.P. Marsudi dan Ketua KPU, Arief Budiman di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri.
Penandatanganan tersebut menandai secara resmi dimulainya persiapan Pemilu 2019 di luar negeri. Selanjutnya akan dibentuk Kelompok Kerja bersama Kemlu dan KPU serta Panitia Pemilihan Luar Negeri di 129 Perwakilan RI di luar negeri.
“Bagi saya dan Kemlu, Pemilu di luar negeri bukan sekedar peristiwa politik. Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri adalah salah satu bentuk perlindungan WNI, yaitu perlindungan hak-hak politik yang dijamin Konstitusi dan diakui norma internasional secara universal”, ujar Menlu Retno dalam sambutannya sembari menegaskan komitmen dukungan Kemlu, kantornya, Rabu (6/12).
Diperkirakan terdapat sekitar 3 juta WNI yang terdaftar berada di luar negeri. Pada tahun 2014 sekitar 2 juta WNI di luar negeri terdaftar di Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden 2014. Dari jumlah tersebut sekitar 700 ribu WNI menggunakan hak pilihnya.
Ketua KPU pada kesempatan pendatanganan Nota Kesepahaman tersebut mengatakan bahwa salah satu perhatian utama yang akan diberikan adalah kepada upaya kalibrasi data pemilih.
Sejumlah inovasi sudah dilakukan KPU bersama Kemlu untuk memudahkan pemilih di luar negeri pada tahun 2014. Diantara inivasi tersebut adalah pengiriman surat suara melalui pos dan drop-box. Inovasi-inovasi tersebut akan dilanjutkan untuk Pemilu 2019 mendatang.
Poskota/Red
0 komentar :
Posting Komentar