JMI.Com – Selasa, 05/12/2017 14:58 WIB
Banjarmasin-Barito, JMI.Com - Penekanan pemilihan kontraktor yang berkualitas dalam suatu proyek pemerintah bersumber APBN dan APBD, pada penyedia proyek, dapat menggunakan sistem prakualifikasi dan paskualifikasi. Pasalnya sistem tersebut sangat menentukan agar penyedia yang terpilih benar memenuhi syarat. “Sistem prakualifikasi dan paskualifikasi sangat menentukan kualitas pemenang lelang yang memenuhi syarat dan sesuai ketentuan,” ucap Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (Kaki) Kalsel Akhmad Husaini, Senin (4/12).
Ia menyarankan kelompok kerja (pokja) dapat menjadi penentu dalam pemilihan penyedia atau kontraktor, baik sebelum prakualifikasi dan paskualifikasi. “ Itu karena Pokja yang menentukan segala persayaratan teknis, dukungan, serta administarasi lainnya,” tandas pria yang sering mengadukan persolan di daerah ke KPK RI ini.
Husaini mencontohkan, dalam pekerjaan peningkatan inftastruktur jalan dan bangunan di salah satu SKPD Tabalong, ternyata terindikasi salah satu penyedia memenangkan proyek yang alamatnya sangat dipertanyakan.
“Itu alamat kontraktor berada di luar daerah. Saya pun mendatagi alamat dimaksud, ternyata kantor nya pun dipertanyakan, sebab tidak memiliki karyawan, bahkan bangunan kosong. Jadi bagiamana mengerjakan suatu proyek besar dari segi sarana dan prasarana tidak memenuhi ketentuan,” beber mantan jurnalis televise nasional ini.
Artinya, sambung pria gemuk ini, pihaknya tidak menjustifikiasi adanya pemenang lelang, dengan kontraktor terindikasi bermasalah. “Hanya saja fungsi dari Pokja apakah sudah memeriksa sebelum menetapkan pemenang? Bisa saja sih ada perwakilan di Tanjung atau berbentuk KSO namun dalam LPSE tidak terlihat alamat di Tabalong,” tuturnya.
Untuk itu, Ia menilai, sah saja jika ada yang mengkritisi persolan ini, sebab setiap pembanguanan untuk masyarakat apalagi sumber dana dari APBD atau APBN. “Ini bagian dari peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap kebijakan pembangunan di pemerintahan daerah,” imbuhnya.
Bpos/Red
 |
| Jalan Hasanuddin Diperbaiki, Warga Dusun Melati Antusias. Ilustrasi |
Ia menyarankan kelompok kerja (pokja) dapat menjadi penentu dalam pemilihan penyedia atau kontraktor, baik sebelum prakualifikasi dan paskualifikasi. “ Itu karena Pokja yang menentukan segala persayaratan teknis, dukungan, serta administarasi lainnya,” tandas pria yang sering mengadukan persolan di daerah ke KPK RI ini.
Husaini mencontohkan, dalam pekerjaan peningkatan inftastruktur jalan dan bangunan di salah satu SKPD Tabalong, ternyata terindikasi salah satu penyedia memenangkan proyek yang alamatnya sangat dipertanyakan.
“Itu alamat kontraktor berada di luar daerah. Saya pun mendatagi alamat dimaksud, ternyata kantor nya pun dipertanyakan, sebab tidak memiliki karyawan, bahkan bangunan kosong. Jadi bagiamana mengerjakan suatu proyek besar dari segi sarana dan prasarana tidak memenuhi ketentuan,” beber mantan jurnalis televise nasional ini.
Artinya, sambung pria gemuk ini, pihaknya tidak menjustifikiasi adanya pemenang lelang, dengan kontraktor terindikasi bermasalah. “Hanya saja fungsi dari Pokja apakah sudah memeriksa sebelum menetapkan pemenang? Bisa saja sih ada perwakilan di Tanjung atau berbentuk KSO namun dalam LPSE tidak terlihat alamat di Tabalong,” tuturnya.
Untuk itu, Ia menilai, sah saja jika ada yang mengkritisi persolan ini, sebab setiap pembanguanan untuk masyarakat apalagi sumber dana dari APBD atau APBN. “Ini bagian dari peran serta masyarakat dalam pengawasan terhadap kebijakan pembangunan di pemerintahan daerah,” imbuhnya.
Bpos/Red
0 komentar :
Posting Komentar