Morotai, JMI.Com - Pungutan Liar atau biasa disebut Pungli, memang menjadi penyakit yang hingga kini masih terjadi di Birokrasi maupun instansi lainnya. Pungli itu juga sangat berdampak merugikan masyarakat kecil. Olehnya itu, Pungli tidak lagi harus terjadi di Kabupaten Morotai.
"Saya minta, Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa dan Kepala Sekolah tidak lagi melakukan Pungli terhadap masyarakat," jelas Bupati Beny Laos saat memberikan sambutan pada acara sosialisasi Sapu Bersih (Saber) Pungli di lantai II kantor Bupati.
Dihadapan kepala dinas, camat, Kades dan Kepsek. Beny mengancam akan mendorong pelaku Pungli ke ranah hukum."Jangan main pungli, karena ini persoalan hukum," tegasnya
Ia kembali mengungkapkan, selama ini Pungli merajela dimana-mana, mulai dari tingkat Kepsek, Kades, Camat bahkan sampai tingkat pejabat, dan pungutan itu terjadi ketika terdapat kekuasaan misalnya jabatan. Hal terkecil saja misalnya Kepsek pungut uang ke orang tua siswa dengan alasan tidak masuk diakal.
"Coba bayangkan saja, Kepsek Pungli orang tua siswa sebesar Rp 200 ribu, memang benar nilainya kecil, tapi pungli dilakukan terhadap orang tua siswa tidak mampu, maka dampaknya sangat besar,"jelasnya
Ia juga mencontohkan misalnya Kades melakukan Pungli terhadap masyarakat kecil yang tidak mampu. Tindakan Kades dengan melakukan Pungli itu sudah tentunya merugikan masyarakat kecil tersebut. Tindakan itu juga sudah dipastikan akan berdampak terhadap kehidupan maupun stabilitas masyarakat."sudah pasti masyarakat jadi susah akibat tindakan Kades." terangnya
Ia kembali memberikan ceramah terhadap para undangan bahwa jabatan itu tidak kekal. Bahkan, bisa hilang dalam hitungan menit. Dengan demikian, melayani masyarakat harus menjadi kewajiban karena jangan sampai hukum karma."Hari ini kita persulit masyarakat, tapi kemudian kita pensiun lalu berurusan dan dipersulit, bagaimana rasanya, dan perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan kelak, makanya takutlah pada Tuhan," Pungkasnya.
OJE/JMI/Red
0 komentar :
Posting Komentar