Tangsel, JMI.Com - Bertempat didepan kantor BPN Kota Tangerang Selatan (Tangsel), BSD City, dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum LSM Gempur (Gerakan Masyarakat Pemburu Koruptor) Saprudin Roy SH, pada hari Rabu (20/12/2017) tepat pukul 10:00 wib, menggelar aksi demo kantor BPN Kota Tangerang Selatan, dengan mengerahkan kurang lebih 3000 massanya. LSM Gempur menyampaikan langsung aspirasinya, berkenaan dengan maraknya praktik-praktik korupsi yang selalu menjadi momok buruk disetiap instansi pemerintahan Kota Tangerang Selatan, terutama yang terjadi dan diduga dilakukan oleh oknum-oknum/ pimpinan BPN Kota Tangsel.
Dengan semangat yang membara tanpa terpengaruh oleh cuaca dan hujan yang mengguyur sangat lebat, para korlap dan wakil-wakil LSM Gempur berteriak dan menyuarakan aspirasinya. Peserta aksi demo,meminta agar pimpinan tertinggi BPN Kota Tangerang Selatan memecat oknum-oknun BPN Kota Tangsel, karena menurut LSM Gempur, Oknum-oknum BPN Kota Tangsel sangat menyengsarakan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Tangerang Selatan yang akan dan sedang mengurus sertifikat atas kepemilikan tanah mereka. Pada kesempatan tersebut, LSM Gempur juga meminta agar secepatnya Lurah Pondok Aren (Munadi) dicopot dan dipecat dari jabatannya, karena diduga melakukan pungli.
Saat diterima oleh Kadi Mulyono selaku Kasie Penanganan dan Sengketa Tanah BPN Tangsel diruang kantor BPN Tangsel, Ketua umum LSM Gempur Saprudin Roy juga menjelaskan bahwa, LSM Gempur sering menerima laporan dari berbagai lapisan masyarakat khususnya masyarakat Kota Tangerang Selatan, bahwa untuk membuat sertifikat tanah dipungut biaya (pungli) dengan kisaran yang sudah ditentukan sepihak.
"Kami beri waktu Tiga Kali Dua Puluh Empat Jam kepada pimpinan BPN Tangsel untuk memecat oknum-oknum pejabat BPN Tangsel yang selama ini sudah sangat menyengsarakan masyarakat Tangsel dan para pengusaha dan pengembang perumahan serta notaris, saat hendak mengurus surat-surat tanahnya ke BPN Tangsel. Jika seruan kami ini tidak ditanggapi, maka masalah ini akan kami laporkan kepada KPK dan pihak Kepolisian," tandasnya.
Ditempat yang sama, Kadi Mulyono Kasie Penanganan dan Sengketa Tanah pada BPN Tangsel,berjanji akan melaporkan aduan yang disampaikan oleh LSM Gempur kepada pimpinan BPN Tangsel yang tidak dapat menemui perwakilan massa pendemo, dikarenakan sedang ada tugas keluar kantor.
"Akan kami sampaikan aspirasi dan tuntutan saudara-saudara dari LSM Gempur kepada pimpinan BPN Tangsel. Dan kami menyambut baik aduan yang disampaikan oleh Gempur sebagai bahan evaluasi oleh pimpinan BPN Tangsel, untuk perbaikan pelayanan yang lebih baik kepada semua masyarakat Tangsel saat mengurus surat-surat tanahnya," pungkasnya.
Farhat /Sugiyono/ Rumain/Red
0 komentar :
Posting Komentar