Jakarta, JMI.Com - Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) menempatkan 2,6 juta tenaga kerja sepanjang 2019. Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan di awal tahun.
Capaian tersebut melampaui target dari yang diproyeksikan Kemnaker di awal tahun 2017. Selain berhasil melampaui target dari total penempatan tenaga kerja, Kemnaker juga berhasil menempatkan 110.924 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di sektor formal.
"Itu dari 2 juta lapangan kerja ya. Kemudian penempatan TKI dari yang di targetkan yaitu 131 ribu orang, tapi hanya terealisasi 110 ribu," ujar dia saat memaparkan capaian program Kemenaker, di Kantor Kementerian Tenaga Kerja, Jumat (29/12/2017).
Kemnaker juga berhasil menempatkan 2.255 penyandang disabilitas bekerja di 262 perusahaan serta 2.000 orang lainnya bekerja melalui wirausaha tenaga kerja mandiri. Hery menjelaskan, capaian lain terkait pengembangan dan pemberdayaan tenaga kerja yaitu terealisasinya target desa migran produktif di 120 desa dan 60 kabupaten kota.
"Untuk desa migran produktif kita berhasil capai target 100%.Kita juga berhasil merealisasikan pembangunan 10 lokasi LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap), dan membuka lima Atase Ketenagakerjaan baru di negara penerima TKI yaitu di Korsel (Korea Selatan), Brunei Darusalam, Qatar, Jordania dan Singapura," ungkap dia.
Hary menjelaskan ada pula pengembangan industrial yang dilakukan Kemnaker, jumlah Lembaga Kerja Sama (LKS) bipartit bertambah 189 buah menjadi 16.846 LKS naik 1,13%.
Kemudian pengembangan lainnya juga dilakukan dalam jumlah peraturan perusahaan yang dibuat bertambah 1.542 buah menjadi 63.515 PP naik 2,49% dibandingkan tahun 2016.
"Jumlah perusahaan yang mendaftarkan perjanjian kerja bersama di tahun 2017 bertambah 398 perusahaan menjadi 13.769 perusahaan atau naik 2,98% dari 2016," papar dia.
Ada pula peningkatan kepesertaan dalam program Jamsostek, yang kali ini ada pada data BPJS ketenagakerjaan yang mencapai 24.802.328 kepesertaan, yang 94,7% adalah penerima upah kemudian yang 5,3% merupakan bukan penerima upah.
"Kasus perselisihan hubungan industrial menurun 5,47% dari tahun 2016 menjadi 1.588 kasus. 78,52% nya yaitu 1.247 kasua telah diselesaikan oleh mediator di tahun 2017. 97 perusahaan telah menerapkan sistem pengupahan berbasis sturktur dan skala upah sejak permen 01/2017 tentang struktur dan skala upah ditetapkan," kata dia.
Selain membahas mengenai capaian, Kemnaker juga membahas mengenai pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan. Pihaknya juga memantau perindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, seperti kasus kecelakaan kerja yang mengalami penurunan 20.974 kasus dari tahun 2016 menjadi 80.393 kasus kecelakaan kerja di 2017.
"Penerapan norma ketenagakerjaan terealisasi 95,4% atau 18.268 perusahaan dari target 19.060 perusahaan. Kemudian perusahaan yang berhasil menerapkan sistem manajemen K3 meningkat menjadi 1.221 perusahaan atau naik 69,1% dari 2016. Kemudian yang terealisasi 100% yaitu 17.000 anak yaitu penarikan pekerja anak dari bentuk pekerjaan terburuk " jelas dia.
Selain itu, dalam program peningkatan kompetensi dan produktivitas, Sekretaris Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemnaker Kunjung Masehat menjelaskan beberapa program kinerja menjelang akhir tahun ini, telah tercapai sesuai target. Seperti, program sertifikasi kompetensi dari yang ditargetkan 66.850 orang hingga Desember ini terealisasi 94,12% atau 62.912 orang.
Ada pula program peningkatan kompetensi tenaga kepelatihan Kemnaker menargetkan 1.741 orang dan terealisasi 98,9% atau 1.721 orang.
"Sementara untuk pemagangan dalam dan luar negeri Kemnaker di awal tahun 2017 menargetkan 10.020 orang kemudian yang terealisasi 127,6% atau 12.788 orang," ungkap dia.
Dirinya juga menjelaskan, ada pula program calon wirausaha baru Kemnaker berhasil merealisasikan 100% dari jumlah target 2017 yaitu 9400 orang terealisasi 100%. Ada pula pengembangan desa produktif dengan target 50 desa terealisasi sepenuhnya 100%.
JMI/dtk/Red
0 komentar :
Posting Komentar