JMI.Com - Selasa, 21/11/2017 13:45 WIB
Jakarta, JMI.Com – Membengkaknya anggaran tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) dikatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, karena honorarium masuk dalam RAPBD DKI 2018.
Anies menuding selama ini TGUPP dibiayai oleh pihak swasta. Anies khawatir jika TGUPP dibiayai swasta akan terjadi konflik kepentingan dalam tim gubernur.
Diketahui Penebalan anggaran ditemukan dalam pos tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) dalam Rancangan APBD DKI Jakarta Tahun 2018. Penebalan atau kenaikkan anggaran tersebut sangat signifikan.
Saat masih dalam pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), anggaran TGUPP hanya sekitar Rp2.348.040.000. Setelah melalui pembahasan dengan Banggar DPRD, anggaran naik menjadi Rp28.572.315.630.
“Jadi Alhamdulillah kita akan menghentikan praktek-praktek pembiayaan yang tidak menggunakan APBD. Sekarang anda cek aja di berita-berita, dulu dibiayai oleh siapa? Anda bandingkan saja. Lebih baik anda bandingkan, dan lihat dulu dibiayai dengan siapa sekarang dengan siapa. Sekarang kita menggunakan dana dari APBD, sehingga pertanggungjawabannya jelas,” katanya di Balaikota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (21/11/2017).
Namun jika ditelisik dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 411 Tahun 2016 yang menjadi dasar pembentukan TGUPP, tudingan Anies itu tidak tepat. Pasalnya TGUPP dianggarkan melalui APBD DKI. Dalam BAB IX soal keuangan, Pasal 32 menyebut ‘anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan TGUPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Administrasi Sekretariat Daerah’
Selain itu mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu beralasan pembengkakan anggaran tim gubernur akibat penggabungan TGUPP dengan tim walikota untuk percepatan pembangunan (TWUPP).
“Kalau kita liat anggaran kita saja ada 77 triliun yang akan dikelola. Sehingga tim yang akan mengelola harus kerja serius, sehingga bukan tempat dimana orang parkir enggak. Ini justru mempercepat proses,” kilah Anies.
Pembengkakan anggaran juga terjadi pada pengadaan rumah rakyat. Saat masih dalam pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), anggaran hanya Rp99,9 miliar, namun setelah melalui pembahasan dengan Banggar DPRD, anggaran naik menjadi Rp799 miliar.
Poskota/Red
 |
| Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.(Ikbal) |
Anies menuding selama ini TGUPP dibiayai oleh pihak swasta. Anies khawatir jika TGUPP dibiayai swasta akan terjadi konflik kepentingan dalam tim gubernur.
Diketahui Penebalan anggaran ditemukan dalam pos tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) dalam Rancangan APBD DKI Jakarta Tahun 2018. Penebalan atau kenaikkan anggaran tersebut sangat signifikan.
Saat masih dalam pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), anggaran TGUPP hanya sekitar Rp2.348.040.000. Setelah melalui pembahasan dengan Banggar DPRD, anggaran naik menjadi Rp28.572.315.630.
“Jadi Alhamdulillah kita akan menghentikan praktek-praktek pembiayaan yang tidak menggunakan APBD. Sekarang anda cek aja di berita-berita, dulu dibiayai oleh siapa? Anda bandingkan saja. Lebih baik anda bandingkan, dan lihat dulu dibiayai dengan siapa sekarang dengan siapa. Sekarang kita menggunakan dana dari APBD, sehingga pertanggungjawabannya jelas,” katanya di Balaikota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (21/11/2017).
Namun jika ditelisik dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 411 Tahun 2016 yang menjadi dasar pembentukan TGUPP, tudingan Anies itu tidak tepat. Pasalnya TGUPP dianggarkan melalui APBD DKI. Dalam BAB IX soal keuangan, Pasal 32 menyebut ‘anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan TGUPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Administrasi Sekretariat Daerah’
Selain itu mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu beralasan pembengkakan anggaran tim gubernur akibat penggabungan TGUPP dengan tim walikota untuk percepatan pembangunan (TWUPP).
“Kalau kita liat anggaran kita saja ada 77 triliun yang akan dikelola. Sehingga tim yang akan mengelola harus kerja serius, sehingga bukan tempat dimana orang parkir enggak. Ini justru mempercepat proses,” kilah Anies.
Pembengkakan anggaran juga terjadi pada pengadaan rumah rakyat. Saat masih dalam pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), anggaran hanya Rp99,9 miliar, namun setelah melalui pembahasan dengan Banggar DPRD, anggaran naik menjadi Rp799 miliar.
Poskota/Red
0 komentar :
Posting Komentar