Proses reklamasi.(dok) |
“Terlepas dari masalah pro dan kontra tadi, mayorias publik DKI menolak reklamasi,” ujar sosiolog Musni Umar di Jakarta, Selasa (7/11).
“Sebagai sosiolog, saya juga menolak reklamasi pulau di teluk Jakarta. Setidaknya ada sepuluh alasan yang mendasari penolakan reklamasi,” tambahnya.
Pertama, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya bagi bangsa Indonesia terutama warga DKI.
Kedua, tidak memberi manfaat banyak kepada warga DKI.
Ketiga, lebih banyak merugikan warga DKI terutama nelayan karena akses mencari ikan lebih sulit.
Keempat, bukan untuk bangsa Indonesia termasuk warga DKI karena siapa yang mampu membeli rumah yang dibangun di kawasan reklamasi.
Kelima, membahayakan bagi keamanan bangsa dan NKRI sebab kawasan itu akan jadi kawasan eksklusif yang sulit diawasi oleh aparat. Ini yang paling perlu dipertimbangkan untuk masa depan pulau.
Keenam, melanggar hukum. Belum ada Perda sudah dilakukan reklamasi.
Ketujuh, merusak lingkungan.
Kedelapan, semakin memiskinkan nelayan.
Kesembilan, telah menjadi sarang korupsi.
Kesepuluh, mayoritas warga DKI menolaknya.
“Oleh karena itu tidak ada alasan untuk meneruskan proyek reklamasi,” kata Musni. Menurutnya, pokok-pokok pikiran ini telah dipresentasikan dalam Forum Rembuk Jakarta di Museum Bank Indonesia pada tanggal 7 Nopember.
Poskota/Red
0 komentar :
Posting Komentar