 |
| Acara sosialisasi pembinaan pengelolaan pasar/ sarana distribusi perdagangan se-Tangsel. |
Tindakan penyalahgunaan wewenang dan jabatan tidak sedikit pejabat yang melakukannya, seperti kegiatan dinas yang dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan, diduga kegiatan dinas dijadikan bancakan tindakan korupsi secara jamaah.
“Katanya memang tidak diterapkan, itu baru dokumen perencanaan,” kata rekannya yang mewakili Yatna, Kabid Pasar Tradisional Indag Tangsel via smsnya, Kamis (5/10/) membantah saat ditemukannya indikasi memark up anggaran kegiatan dinasnya di sebuah rumah makan pekan lalu (28/9) dengan mengundang peserta dari pengelola pasar tradisional se-Tangsel.
Sementara ketua umum badan musyawarah (Bamus) Tangerang Selatan, Julham Firdaus menegaskan bahwa integritas yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat baru dilingkungan pemkot, semestinya sudah memahami, bila birokrat tidak boleh melakukan tindakan pemanfaatan jabatan apalagi tindakan korupsi.
“Tindakan Mark up anggaran walau pun nilainya belasan juta tapi sudah pelanggaran fatal bagi birokat yang memiliki kebijakan menggunakan anggaran apalagi itu diambil dari APBD,” urainya.
“Intinya, bila ada indikasi korupsi maka pejabatnya harus diberikan sanksi pecat atau mutasi, Walikota harus cepat tanggap atas hal tersebut jika tidak bamus akan mengajak dan mendorong masyarakat untuk gelar aksi demo tolak pemerintahan koruptor,” pungkasnya.
Sementara itu mewakili kabid Yatna, yang tidak bisa ditemui dikantornya.
Budi Plh UPT Pasar Tradisional dan PPATK dinas Indag Tangsel menampik jika anggaran tersebut diduga diambil tanpa adanya laporan tertulis.
”Anggaran yang tidak terserap itu benar ada dan baru direncanakan digunakan untuk kegiatan,” bantahnya kepada awak media saat ditanyakan kegiatan dinasnya sudah berjalan bahkan tidak adanya souvenir bagi peserta seminar seperti yang tertulis dalam agenda kegiatan dinasnya.
FARHAT.M/SUGIYONO/RED
0 komentar :
Posting Komentar