 |
| Aksi massa bela Morotai menggelar orasinya. |
Selaku korlap, Ruslan Ahmad dengan jumlah massa 10 orang, menggunakan 1 unit mobil pick up dilengkapi sound system, membawa bendera merah putih dan membawa spanduk yang bertuliskan "Aksi bela morotai perangi Korupsi" Bela morotai meminta kepada Bupati agar intens berkordinasi dengan pihak berwajib untuk membongkar transaksi fiktif APBD 2017 sebesar 70 miliar.
Meminta kepada Bupati dan DPRD agar selalu mengedepankan transparansi atas penjabaran alokasi APBD setiap tahun. Meminta kepada BPK agar dapat melakukan evaluasi atau pemeriksaan terhadap pengelolaan APBD 2017 yang diduga ada transaksi fiktif sebesar 70 miliar
Meminta DPRD segera memanggil Kadis keuangan untuk melakukan evaluasi terhadap anggaran belanja honorer di 4 bulan terakhir tahun 2017 yang tidak dibayar.
Di Taman Kota Daruba, Desa Daruba Pantai, Kecamatan Morotai Selatan massa melakukan orasi secara bergantian, “Kami meminta BPK malut segera melakukan pemeriksaan ke DPRD dan pemda morotai karena ada indikasi anggaran perjalan dinas fiktif di DPRD dan pemda morotai,” ungkap Supriyanto.
“Kami mempertanyakan fungsi kontrol DPRD yang tidak konsisten dalam mengawal penggunaan anggaran pemda morotai, jikalau saat ini anggaran tenaga honorer sudah habis kami mempertanyakan saat ini anggaran itu dikemanakan, sampai-sampai di bulan juli saja anggaran untuk honorer sudah habis terpakai,” ungkap Abu jais Gafur.
Setelah berorasi massa aksi bergerak menuju tugu merdeka.
Massa kembali menyampaikan orasi secara bergantian menurut sdr. Julham Masalah yang terjadi di morotai bukan hanya masalah honorer akan tetapi masalah korupsi, dan perlu diketahui bahwa korupsi terbesar di Prov. Maluku Utara yaitu di Morotai, Saat ini kas daerah sudah kosong, kami mempertanyakan bagaimana anggaran daerah bisa habis, uang daerah sudah dikemanakan sdr. Ruslan Ahmad.
Situasi sempat memanas dan terjadi adu mulut antar Massa aksi dengan anggota DPRD, karena anggota DPRD tidak terima dengn orasi yang disampaikan sdr Ruslan Ahmad, namun dapat diredam oleh aparat keamanan.
Akhirnya dilaksanakan hearing antara DPRD morotai dengan perwakilan massa aksi bertempat di ruang paripurna DPRD Morotai yang dipimpin oleh ketua DPRD Fahri Hairudin dan diikuti oleh wakil ketua II M. Rasmin Fabanyo, dan beberapa anggota DPRD morotai.
Dalam hearing, ketua DPRD meminta kepada massa aksi agar dalam menyampaikan orasi yang didalamnya melibatkan institusi, harus menyertakan laporan dari BPK terkait dengan masalah perjalanan dinas fiktif, dan masalah korupsi.
Rasmin Fabanyo (Wakil ketua II)
- Masalah tidak bisa dibayarnya gaji honorer seharusnya anggaran tersebut ditanyakan kepada Bupati Morotai.
- Masalah gaji honorer sudah disahkan melalui paripurna DPRD Morotai jadi gaji honorer itu harus dibayar.
Anghany tanjung (anggota DPRD)
- Kami di DPRD pada tahun 2017 pagu anggarannya adalah sebesar 15 miliar, dan sisa anggaran kami masih ada.
- Beny Laos memotong anggaran SKPD- SKDP yang ada di lingkup pemda morotai itu ada apa sebenarnya, masalah ini harus dipertanyakan.
Mich Bill Abd Azis (anggota DPRD) Demo hari ini adalah propaganda yang sengaja dimainkan oleh Beny Laos dan Adjan sofyan.
“Mestinya DPRD sebagai lembaga honorer dapat menguraikan anggaran masalah honorer karena masalah ini telah menjadi polemik di Pulau Morotai, padahal masalah gaji honorer sudah dianggarkan paripurna DPRD Morotai,” ungkap Ruslan Ahmad.
Tanggapan akhir ketua DPRD morotai menutup hearing Masalah honorer solusinya adalah APBDP, “Kami akan membahas masalah ini dengan Bupati Morotai dan kami meminta agar kita semua turut serta dan dalam mengawal APBDP, supaya masalah honorer bisa terselesaikan dan gaji mereka bisa dibayar,” tutupnya.
Tepat pukul 12.50 Wit hearing selesai selanjutnya massa aksi membubarkan diri dengan aman dan terkendali, Gerakan yang di lakukan oleh bela morotai gerakan ini cenderung kepada kepentingan sesaat dan kelompok, kordinator Ampera, Julkifli mengatakan “Aksi ini di tunggangi oleh bupati dan bapeda pulau morotai.”
(OJE/RED)
0 komentar :
Posting Komentar