 |
| Bupati Pulau Morotai Beny Laos |
Pasalnya, berulang kali Bupati Pulau Morotai Beny Laos melalui pernyataannya selalu berkoar bahwa anggaran daerah sudah habis untuk membayar ribuan honorer, namun di satu sisi melalui pernyataan Asisten II Bupati M. Muh. Kharie mengaku tidak sampai 2.173 lebih honorer yang diberhentikan, bahkan honorer ini nantinya akan dievaluasi untuk diterima kembali untuk persiapan 2018.
Direktur LSM Morologi Institute Fandi Latief melalui rilisnya kamis (21/9/2017), mengaku pernyataan yang disampaikan keduanya yakni Bupati dan Asisten II sangatlah bertentangan, sehingga hal itu membuat masyarakat seakan-akan digantung nasibnya untuk berharap kembali agar bisa bekerja dengan status honorer, namun dari satu sisi tidak ada harapan untuk kembali bekerja. “Pernyataan Bupati dan Asisten II membingungkan, dan tidak ada kejelasan, sehingga tidak sesuai dengan harapan masyarakat,” aku Fandi.
Menurutnya, pernyataan keduanya itu nampaknya akan menambah kegaduhan di daerah, mestinya pemerintah daerah jangan membuat polemik yang akhirnya masyarakat juga bertanya-tanya informasi mana yang benar.
Bupati sebagai pimpinan daerah, seharusnya bisa konsisten, apabila para honorer ini harus dipecat, maka jangan ditunda atau dibuat menggantung. “Kalau mau pecat honorer, ya pecat saja, jangan membuat pernyataan yang bertentangan hingga mengakibatkan polemik di daerah,”cetusnya.
Ditambahkan, apabila para honorer sudah tidak punya hak, atau memang ingin dipecat, maka jangan ditunda-tunda lagi. Namun sebaliknya, apabila Pemda masih membutuhkan para honorer untuk mengabdi, maka hak atau insentifnya harus diberikan, jangan terlalu berwacana di publik, karena masyarakat maupun para honorer ini juga butuh kepastian.
”Kenapa Pemda Morotai hanya berwacana dimedia dan tidak ada implementasinya, apakah Pemda juga sengaja ingin membuat daerah ini menjadi carut-marut dan gaduh, hingga nantinya ingin menguasai daerah demi kepentingan sepihak,” imbuhnya.
(OJE/RED)
0 komentar :
Posting Komentar