JAKARTA, JURNALMEDIAIndonesia.com - Bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke -72, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat beserta istri, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Dirut PT Wika Bintang Perbowo dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meresmikan Simpang Susun Semanggi di taman semanggi, Jakarta. Kamis (17/8/17).
Pemandangan jembatan lengkung dari atas terlihat begitu menakjubkan. Simpang Susun Semanggi, merupakan konstruksi yang istimewa juga menjadi jembatan terpanjang di Indonesia dengan struktur lengkung.
Jembatan Semanggi adalah suatu flyover yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan dilanjutkan di masa kepemimpinan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
"Saya sangat menghargai kecepatan pembangunan Simpang Susun Semanggi, yang cepat sekali, satu tahun. Ya sangat menghargai sekali kerja gubernur yang sekarang maupun sebelumnya," ujar Presiden kepada para jurnalis usai peresmian.
Simpang Susun Semanggi diyakini akan mengurangi kemacetan hingga 30 persen. Simpang susun ini bisa digunakan oleh pengendara dari arah Cawang untuk menuju arah Bundaran HI dan pengendara dari arah Grogol menuju ke arah Blok M.
Di sekitar Jembatan Semanggi terdapat dua titik konflik arus. Konflik terjadi ketika dua atau lebih arus lalu lintas saling berpotongan. Titik konflik pertama terdapat di pertigaan Jalan Gatot Soebroto dan Jalan Bendungan Walahar, persis sebelum belokan menuju Jalan Jenderal Sudirman dari arah Gatot Subroto (Slipi). Konflik arus kedua terjadi di depan Plaza Semanggi.
Simpang Susun Semanggi memiliki salah satu teknologi jembatan tercanggih saat ini. Dua flyover yang melingkar ini tersusun dari 333 segmental box girder yang telah dicetak (precast) untuk kemudian disusun. Cetakan harus sama persis antara boks yang satu dengan yang lain, jika meleset sedikit saja, maka tidak akan bertemu sempurna.
Simpang susun semanggi menghabiskan dana sebesar 345,067 miliar rupiah. Meski tercatat sebagai proyek Pemprov DKI Jakarta, namun pembangunan infrastruktur ini sama sekali tak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proyek ini dibiayai dari dana kompensasi atas kelebihan koefisien luas bangunan (KLB) dari PT Mitra Panca Persada, anak perusahaan asal Jepang, Mori Building Company.
FAISAL 6444/JMI/RED
0 komentar :
Posting Komentar