 |
| Mahasiswa berorasi di depan gedung Bupadi dan DPRD Pulau Morotai. |
secara ekonomi, para honorer juga bergantung degan gaji honor dan para honorer sedang mengha sebuah masalah/kebijakan dari Bupati, dan para honorer sangat kecewa dengan kebijakan Bupati yang kurang efekti, dan kenapa harus dengan pemangkasan honorer.
Di tahun 2008 morotai sudah memiliki kekuatan dalam mengembangkan rumah tangganya sendiri (otonomi daerah.red).
Padahal di liat secara realitas, objektif Morotai masih banyak kekurangan lapangan pekerjaan sehingga rakyat Morotai binggung dengan adanya kepemimpinan yang saat ini berkuasa di Kabupaten Morotai
Insan yang beragama patut kiranya mampu menyelesaikan masalah yang terjadi di internal birokrasi. Dan di sampng itu juga perpustakaan daerah juga merupakan salah satu proses pengembangan ilmu pengetahuan para generasi morotai,baik siswa-siswi dan mahasiswa.
perpustakaan daerah jika di satukan dengan dinas pendidikan maka akan memperlambat fasilitas ataupun kecerdasan generasi muda Morotai, dampak negatif yang terjadi adalah memperlambat sumberdaya manusia, lumpuhnya kecerdasan generasi serta memperlambat pengembangan fasilitas perpustakaan.
Tentunya kita tau bersama bahwa tanah merupakan salah satu penghidupan terhadap masyarakat jika hal ini tidak di kawal dengan regulasi UU-PP yang sudah disepakati dan ditetapkan maka akan menimbulkan beberapa dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat.
Juga dengan terkaitnya sengketa tanah maka laju inflasi, pertanian lumpuh, penguasaan akan tanah,penggusuran pemukiman warga serta melahirkan konflik agraria, tegas koordinator aksi lapangan Afit Castro kepada jurnal media indonesia.
(OJE/JMI/RED)
0 komentar :
Posting Komentar