Desa Manggaris Barsel Prioritaskan Paket Fisik dan Layanan Umum
Anehnya kondisi ini tampak ada pembiarakan dari Intansi pembinanya, dalam hal ini diduga BPMDesa Kab Barito Selatan dan secara ekplisit APIP Barito Selatan alias Insprektorat Barsel. Bahkan KIP yang diajukan Jurnal MI group dan LP3K-RI DPD Kalimantan Tengah kepada BPMDesa dan APIP dan DAPPKAD Barito Selatanpun amblas entah kemana, tidak ada jawabannya.
satu satunya Pejabat Desa diwilayah Barito Selatan yang mau terbuka dengan Media Jurnal MI,dari 86 Desa diwilayah Barito Selatan,cukup memprihatinkan Kab yang baru Pilkada ini harus enggan melaksanakan KIP.
Diakui atau tidak dampak buruk sembunyikan dokumen Publik Barito Selatan Audit BPK Th 2016 Tahap I mendapat Opini Disclamer, itupun ditopang dengan beberapa SKPD Barito Selatan yang sama sekali tidak memperhatikan hak Publik dengan fakta setiap ajuan KIP oleh Media dan Wartawan tidak pernah mendapatkan tanggapan sama sekali.
Belasan Milyar hasil Audit BPK Th 2015 juga menghiasi Barito Selatan, aset daerah yang tidak jelas dalam pembukuan menjadi fenomena yang menarik, anehnya lagi dalam proses penyelesaian Audit BPK Th 2015 tidak terbuka untuk umum, permohonan Tim JMI akan hasil Audit BPK Th 2015 diabaikan tanpa jawaban apapun.
Satu desa yang membuka diri dengan JMI, bahkan diharapkan akan saling melengkapi dan koreksi yang bersifat membangun dan memperbaiki management desa, sebagaimana diungkapkan Sriwijaya Sekretaris BPD Manggaris saat jumpa dengan JMI.
Lewat Jurnal MI Sriwijaya mewakili rekan Pejabat BPD dan Pejabat Desa lainya berharap agar Pemerintah yang baru dibawah Komando Ir.Edi selaku Bpt Barito Selatan yang baru saja dilantik dan Ny.Tjordil sebagai wakil Bpt Barsel terpilih dapat merubah kebijakan pemberian Honor kepada Pejabat Desa dan BPD tepat waktu, “Tidak lagi seperti edisi lama 4 bulan sekali,” begitu harapan Sriwijaya. (TS,SH,SJ/RED)
0 komentar :
Posting Komentar