 |
| Suasana Kantor Bupati Pulau Morotai |
MOROTAI-MALUT, JURNALMEDIAIndonesia.com - Sikap oportunis lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Morotai jelas terlihat dari pernyataan sebelumnya, bahwa DPRD Morotai menolak kebijakan Bupati Morotai, Beny Laos terkait kebijakan sejumlah masalah pemerintahan yang dianggap tidak pro terhadap rakyat salah satunya penolakan terhadap pemangkasan 1000 honorer. Hanya saja, akhir akhir ini, DPRD sepertinya sudah mulai tunduk diketiak Bupati Beny Laos.
Buktinya, ketua Komisi I Jainal Karim yang membuat pernyataan yang mengejutkan di publik misalnya, DPRD tetap mendukung sepenuhnya program Bupati Beny Laos. "Kebijakan Pak Bupati untuk kemajuan daerah ini, jadi kami siap untuk memberi dukungan, termasuk pemberhentian 500 orang tenaga honorer juga kami siap dukung," kata Jainal didampingi ketua BK Luaeb Hi Kamel di sekretariat DPRD beberapa waktu lalu.
Bahkan kata Dia, undangan DPRD terhadap Bupati terkait RDP itu juga tidak terlalu penting lantaran daerah belum kritis. "Seyogyanya, DPRD yang datangi pemerintah, mendiskusikan secara kelembagaan. Jadi, Bupati tidak hadir dalam RDP juga tidak masalah, karena tidak menjadi kewajiban bupati untuk hadir," katanya.
Anehnya lagi, ketua DPRD, Fahri Hairuddin sendiri sebelumnya telah berjanji melalui media massa bahwa DPRD akan memanggil Bupati pada Senin (12/6) untuk melakukan RDP, hanya saja, sebelum hari Senin, ketua DPRD telah menghilang dari Morotai bahkan hingga kini, ketua DPRD dan sejumlah anggota DPRD lainnya belum kembali di Morotai dengan alasan yang tak jelas.
(OJE/RED)
0 komentar :
Posting Komentar