WWW.JURNAL MEDIA INDONESIA.COM

Desa Muhajirin Tolak Penggusuran

Ilustrasi Coretan Warga menolak rumahnya di gusur.
MOROTAI-MALUT, JURNALMEDIAIndonesia.com - Warga Desa Muhajirin Kecamatan Morotai Selatan (Morsel) bakal menolak secara secara tegas, jika Bupati Morotai Beny Laos melakukan penggusuran atau relokasi terhadap masyarakat Muhajirin tanpa mempertimbangkan aspek kesejahteraan warga.

"Kalau relokasi terhadap warga Muhajirin ke jalur SP3 oleh Bupati Beny Laos hanya untuk kepentingan kelompok pengusaha atau elit dan tanpa mempertimbangkan aspek kesejahteraan warga setempat, maka wajib hukumnya untuk ditolak atau dilawan," tegas Mohtar Sibua salah satu warga Muhajirin kepada koran ini Minggu (4/6).

Menurutnya, warga akan bersedia pindah jika Bupati Beny Laos dapat merealisasi tuntutan masyarakat soal kesejahteraan, misalnya aspek kesejahteraan tidak hanya dilihat dari penyediaan lahan baru untuk pembuatan pemukiman warga Muhajirin di jalur SP3, melainkan harus dilihat pada aspek jaminan hidup warga ketika sudah direlokasikan.

Hal ini sangatlah penting karena, posisi Desa Muhajirin berada di dalam pusat ibu kota kabupaten sehingga akses pendidikan, pemerintahan, ekonomi pun sangat mudah.

"Jaminannya apa kalau dipindahkan, karena warga Muhajirin sudah terbiasa dengan aktifitas perkotaan, cepat tanggap terhadap informasi maupun perubahan, tiba tiba ditempatkan di daerah yang tidak ada jauh, kalau tidak ada angkutan umum misalnya bentor atau mobil penumpang, kira kira petani atau pedagang yang mau jualan di pasar pakai apa, kalau pun ada maka biayanya lebih besar ketimbang hidup didalam kota tanpa mengeluarkan ongkos perjalanan, rugi dong kalau pindah," ungkap warga.

Selain itu, lanjut Dia, jika Bupati Beny tetap memaksakan agar warga harus ada relokasi maka selayaknya dilakukan ganti rugi baik lahan maupun bangunan.

"Jangan alasan membangun lalu menggusur karena itu alasan klasik pemerintah, jangan samakan penggusuran warga di Jakarta oleh Ahok dengan rencana penggusuran masyarakat di Morotai karena sangat berbeda jauh, jadi kalau relokasi maka harus ada ganti rugi rumah maupun lahan warga, hitung volume secara layak, termasuk memperhitungkan seluruh pembiayaan pembuatan rumah baru hingga fasilitas didalamnya," tandasnya.

Dengan demikian, ia berharap agar relokasi terhadap warga harus dipertimbangkan secara bijaksana baik dilihat dari sisi ekonomi maupun kesejahteraan sehingga tidak berujung pada konflik.

Pewarta: Oje)
Share on Google Plus

0 komentar :

Posting Komentar

Berita Terkini

Media Cetak dan Online JURNAL MEDIA Indonesia Menggelar HUT ke 21 Tahun di Puncak Cisarua Bogor

Subang, JMI - Media cetak dan online jurnal media Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta,tepatnya kantor redaksi di jalan H. ...