 |
| PPP |
Morotai-Maluku Utara, JURNALMEEDIAIndonesia.com - Menindaklanjuti perintah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), terkait pemecatan terhadap Zainal Karim dari PPP, maka DPC PPP Kabupaten Pulau Morotai beberapa hari lalu bertemu dengan ketua DPRD Morotai Fahri Hairuddin.
Pertemuan pengurus DPC PPP yang dipelopori oleh ketua DPC Hi Abdulah Tohir, wakil ketua DPC Malik Kharie, Noval Lastory serta Anis Usman sebagai anggota DPC itu dalam rangka mempertanyakan tindaklanjut DPRD terkait pergantian Zainal Karim dari anggota DPRD dari partai PPP.
"Kami datang ke ketua DPRD tak lain hanya menanyakan sejau mana ketua DPRD menindaklanjuti surat yang kami masukan dari DPP terkait pemecatan audara Zainal Karim dari PPP dan diteruskan dengan surat DPC soal PAW Zainal dan digantikan dengan Ajudin Tanimbar," kata ketua DPC PPP Morotai.
Dalam pertemuan itu, Abdulah menegaskan bahwa surat yang dikeluarkan oleh DPP PPP itu sangat sakral dan harus diproses oleh DPRD. Sebab, DPP secara tegas telah memberhentikan Zainal Karim bahkan yang bersangkutan tidak lagi diakui sebagai kader PPP termasuk hak politik di partai berlambang kabah itu sudah dicabut.
Sementara, wakil ketua DPC PPP Morotai Muda, Malik Karie secara tegas menyampaikan kepada Fahri Hairudin jangan mengintervensi rumah tangga PPP yang mana jika PPP mengeluarkan keputusan yang bersifat final maka parpol lain tidak bisa mencampurinya termasuk partai Golkar yang juga menjadi partainya Fahri.
"Tadi saya katakan, persolan PAW prosesnya bisa dilakukan paling cepat satu hari dan paling lambat satu minggu sekarang sudah 10 hari belum dilakukan pembahasan, saya curiga mungkin ada itervensi ketua DPRD Fahri, maka saya tegaskan sekali lagi bila dalam beberapa hari lagi tidak ada kejelasan maka DPC PPP Morotai secara institusi akan menyurati pimpinan partai Golkar dimana Fahri berkecimpung didalamnya." Tandasnya.
Sementara Fahri ketika memberikan tanggapan, menyatakan bahwa pihaknya sudah menerima surat dari DPC. Hanya saja, prosesnya hingga kini masih sebatas mempelajari. "Surat sudah dimasukan satu minggu kemarin tapi kami juga berada di Jakarta dan kami memulai pelajari," kata Fahri.
Ia menambahkan, DPRD saat ini sudah memiliki staf ahli yang membidangi beberapa Tupoksi dari tugas DPRD. Maka dari itu, Fahri mengatakan secepatnya staf ahli yang dimaksud akan bersama dengan anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Morotai mencari tau kebenaran secara pasti surat yang dimasukkan DPP PPP dari Jakarta itu karena ditakutkan pengurus PPP tingkat Pusat mengalami dualisme kepengurusan.
"Kami pelajari dulu suratnya jangan sampai ada dualisme kepegurusa di DPP, maka ada staf ahli di DPRD dan BK yang nanti kami tugaskan untuk mencari tau kebenaran surat yang dikeluarakan DPP PPP jika tidak ada konsekuensi maka proses akan kami lakukan melalui sidang paripurna PAW," tutup Fahri.
Pewarta: Oje
0 komentar :
Posting Komentar