WWW.JURNAL MEDIA INDONESIA.COM

Dana BOS Kurang, Banyak Kepsek Terpaksa Utang Bayar Honor Guru

Kepsek SMK N 2 Depok Tatang saat dialog dengan Wakil Ketua DPRD Jabar Irvan Suryanegara. (anton)
Depok, JURNALMEDIAIndonesia.com – Staf dan guru Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se Kota Depok mengeluh dana Batuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikucurkan dari Provinsi Jawa Barat (Jabar) berkurang, sejak adanya peralihan penangganan SMA/SMK dari tingkat Kota/Kabupaten ke Propinsi Jabar.

Mereka sebagian banyak yang meminjam, berutang bahkan mengadaikan barang maupun perhiasan untuk menutupi pembayaran gaji honorer guru.

“Banyak guru atau kepala sekolah yang terpaksa meminjam, berutang bahkan mengadaikan sertifikat, surat kendaraan maupun perhiasan untuk menutupi kekurangan dana BOS yang diperuntukan membayar honor guru honorer dan kegiatan sekolah lainnya,” keluh Tatang, Kepala SMK N 2 Depok kepada Wakil Ketua DPRD Jabar Irvan Suryanegara saat dialog antar guru dan Kepsek SMA/SMK se Kota Depok di SMA Negeri 4 Depok, Jumat (19/5/2017).

Dialog antar guru dan Kepsek SMA/SMK se Kota Depok dihadiri Anggota Komisi Bidang Pendidikan DPRD Jabar, Ivan Fauzi, Kepala Balai Pelayanan Pengawasan dan Pendidikan (BP3) Wilayah I Bogor Herry Pansila, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Depok M. Thamrin dan anggota DPRD Kota Depok Komisi D, Pradana.

Sebelumnya dana BOS tahun 2016 untuk SMA dan SMK di Kota Depok sebesar Rp 2,3 juta/siswa tapi sekarang hanya mendapatkan Rp 700 ribu itupun setelah ada penambahan Rp 400 ribu dari Propinsi Jabar dari sebelumnya hanya Rp300 ribu menjadi Rp700 ribu. Berkurangnya dana BOS sebesar Rp 2 juta karena dana itu dihapus atau tak lagi diberikan Pemkot Depok.

Minimnya dana BOS membuat sejumlah Kepsek maupun guru di Kota Depok harus mengadaikan atau memijam uang untuk menutupi gaji guru honorer yang dibayar setiap bulan, tuturnya yang berharap ada penambahan dana BOS untuk tahun 2017/2018 mendatang agar kegiatan belajar maupun mengajar berjalan lancar.

Untuk memunggut dana ke orang tua siswa atau murid, tambah dia, tentunya sekolah ketakutan adanya tim saber pungli yang setiap saat memantau situasi maupun kondisi di seluruh lingkungan sekolah baik tingkat TK, SD, SMP maupun SMA serta SMK sekarang ini.

ANGGARAN Rp26 MILIAR

Hal senada dikatakan Ny. Effi, guru di SMA N 4 Depok, yang berharap pembangunan gedung SMA N 11 dapat dilakukan tahun anggaran 2018 mendatang pasalnya sudah hampir dua tahun ini kegiatan belajar dan mengajar menumpang di SDN Kemiri Muka 2 Beji.

“Sudah lama guru maupun murid di sekolah tersebut menantikan gedung baru karena selama ini numpang di SDN,” katanya yang menambahkan tak hanya SMA N 11 saja tapi SMK N 3 Depok sudah empat tahun lebih numpang di SMPN 8 Cimanggis.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jabar, Irvan Suryanegara, menanggapi keluhan tersebut berkaitan dana BOS untuk SMA/SMK masalah ini bukan hanya di Kota Depok saja tapi seluruh Kota/Kab. Di Jabar juga mengeluhkan hal yang sama. Namun, dirinya berjanji bahwa untuk tahun anggaran mendatang tentunya akan lebih diperhatikan.

Kalau tak salah dana yang disiapkan berkaitan pelimpahan kewenangan pendidikan tingkat SMA/SMK ke propinsi Jabar, tambah dia, pihaknya telah menganggarkan sebesar Rp 26 miliar untuk Kota Depok ini dimaksudkan agar kegiatan pendidikan dan belajar serta mengajar lebih baik lagi di masa mendatang.
Pos Kota
Share on Google Plus

0 komentar :

Posting Komentar

Berita Terkini

KPU Subang Resmi Gelar Debat publik Terbuka Pertama Tiga Paslon Bupati dan Wabup Subang 2024 di Bale Dahana Subang

Ketua KPU Subang Abdul Muhyi Subang, JMI - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Subang, Abdul Muhyi, membuka secara resmi   acara de...