 |
| Papan proyek yang masih menuliskan dari dinas bina marga, padahal sudah berganti nama menjadi dinas PUPR. |
Pantauan sejumlah awak media dilapangan bahwa plang papan proyek masih atas nama Dinas Binamarga, sedangkan dinas tersebut sudah beralih nama menjadi Dinas PUPR, kemudian didalam papan proyek terdapat kolom Nomor Kontrak yang terkesan sengaja tidak diisi alias dikosongkan. Padahal papan proyek merupakan salah satu bagian dari RAB, sebagai persyaratan utama yang diatur oleh peraturan pemerintah.
“Tidak tahu siapa nama pemborongnya. Disini saya hanya pekerja, sama seperti yang lain. Biar jelas bapak bisa tanyakan pada Pak Panji,” ujar Suyono mandor pelaksana saat dikonfirmasi, Minggu (23/4) dilokasi.
Terpisah Panji mengatakan, pemborong proyek tersebut adalah Pak Haris. Namun dia tidak mengetahui secara percis keberadaanya dimana. Pihaknya hanya diberi tugas oleh seseorang yang bernama gojin, agar mengerjakan proyek tersebut. Terkait papan proyekpun tidak mengerti. Karena menurutnya, ini kali pertama mengerjakan proyek pemerintah.
“Kami biasa kerjakan proyek swasta, jadi tidak ngerti dengan apa yang ditanyakan. Untuk kordinasian sudah diatur oleh Pak Gojin. Bapak-bapak bisa hubungi beliau saja,” katanya.
Sementara itu Wawan Dado yang mengaku dekat dengan pemborong mengatakan, pemborong proyek tersebut adalah pak haris. Adapun untuk uang kordinasian sudah diserahkan pada orang desa setempat.
“Saya disuruh antar uang kordinasian kedesa. Yang nerimanya Pak Edi Kaur Ekbang, sebanyak dua kali. Pertama Rp 1,5 juta, dan kedua Rp 1,5 Juta. Jadi Rp 3 juta semuanya,” kata Wawan secara spontanitas, Selasa (25/4).
Proyek pembangunan turap tersebut seharusnya menjadi contoh baik dalam penggunaan uang negara yang setiap saat dipantau oleh masyarakat. Bukan sebaliknya, malah dibagi-bagikan dengan dalih sebagai uang kordinasi.
Pewarta: (irw/hendr)
0 komentar :
Posting Komentar