 |
KPK pun telah memonitor sejumlah daerah dengan indikasi korupsi yang kuat, antara lain Sumatera Utara, Riau, Papua, dan Banten.
"Terpadu, antara KPK kemudian BPKP dan kita (Kementerian Dalam Negeri). Karena pilkada serentak ini problemnya adalah yang kami sepakat dengan KPU dan Bawaslu ini, politik uang harus dicegah. Ini politik uang sumber malapekata di kemudian hari," kata Tjahjo di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (26/9/2016).
Sementara BPKP bertugas mengoordinasikan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang salah satunya berfungsi mengawasi netralitas PNS dalam pilkada. Tjahjo mengatakan, tak kalah penting mengenai netralitas PNS, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) telah menegaskan akan memecat PNS yang terbukti menggerakkan massa untuk mendukung salah satu calon.
Hal yang sama juga berlaku di tubuh militer. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo telah menegaskan hal yang sama.
"Termasuk netralitas TNI, sudah ditegaskan oleh Panglima. Netralitas PNS kami tegaskan dengan Menpan, banyak yang kemarin turun pangkat, diberhetikan di (Pilkada) 2015," katanya.
Pelaksanan dua pilkada yakni 2015 dan 2017 dengan segala pembenahannya diharapkan akan berdampak pada proses demokrasi yang lebih baik pada pemilu serentak legislatif dan presiden-wakil presiden di 2019.
"Kami juga minta anggota KPUD-nya, Bawaslu-nya yang banyak dipecat oleh DKPP tahun ini sudah mulai tidak (difungsikan lagi). Kalau target kami untuk pileg dan pilpres ke depan harus seperti itu, demokratis," tukas Tjahjo.
0 komentar :
Posting Komentar