 |
| Djarot Saiful Hidayat |
"Makanya kita inventarisasi semua aset kita baik yang sudah clear, tidak bermasalah, baik yang lagi ada masalah, semuanya yang dikuasai SKPD. Aset kita ini jumlahnya banyak banget," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota, Jakarta, Rabu (20/7).
Diakuinya, kelemahan Pemprov DKI dalam pengelolaan aset karena kelemahan pada dokumen-dokumen, pemanfaatan lahan, pencatatan dan pengamanannya. Tahun ini dirinya akan berkonsentrasi pada aset yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.
"Itu nilainya paling tinggi, baru dari situ aset yang bergerak, alat berat dan sebagainya," ujar Djarot.
Dia berharap tahun depan penyalahgunaan wewenang terhadap aset sudah tidak ada lagi. Agar optimal, ke depannya pengelolaan akan dilakukan wilayah masing-masing.
"Oleh karena itu kita rumuskan satu sistem supaya pengelolaan aset itu betul bisa didesentralisasikan di tingkat wilayah," katanya.
Djarot melanjutkan, masing-masing wilayah kota bisa berkoordinasi dengan SKPD terkait. Penguatan aset-aset pemerintah itu nantinya akan didesentralisasikan dengan pemerintah pusat.
"Kita punya peta masing-masing aset kita di wilayah tersebut, di tingkat kelurahan asetnya apa saja terutama tanah, dikuasai siapa, kita punya peta bidang itu," papar Djarot.
"Peta bidang dari tiap kelurahan ditarik akan menjadi masing-masing kecamatan. Semua aset lahan itu kan pasti ada di wilayah kelurahan, apapun milik siapapun. Sehingga dengan cara seperti ini tidak ada ego untuk saling menyembunyikan aset di masing2 SKPD" tambahnya.
(jmi/daeng/mrd)
0 komentar :
Posting Komentar