 |
| Presiden Joko Widodo | FOTO : YUDI BUDIAN © 2016 |
JURNAL MEDIA INDONESIA.COM - Presiden Joko Widodo mengatakan saat ini birokrasi tidak boleh menyulitkan masyarakat, khususnya petani, nelayan, serta pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah.
Menurut Jokowi, pejabat di tingkat mana pun harus mendukung usaha masyarakat. Kalau tidak, Presiden tak segan mengganti para pejabat tersebut.
"Sudah bukan waktunya lagi membuat sulit. Kalau ada pejabat yang menyulit-nyulitkan, copot, ganti yang baru," katanya saat memberikan sambutan dalam peluncuran “Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat” di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Senin, 11 April 2016.
Jokowi mengatakan sebenarnya saat ini para petani, nelayan, atau pelaku usaha kecil yang ingin mendapatkan modal dari bank sudah mudah.
Jokowi mencontohkan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank milik BUMN menerapkan tingkat bunga yang rendah, yakni hanya 9 persen. Bahkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah 7 persen.
Jokowi meminta masyarakat memanfaatkan kemudahan itu. "Jangan lari ke rentenir lagi. Kalau sulit pinjam ke BNI, BRI, Mandiri, sulitnya apa? Sampaikan, sulitnya di mana," ujarnya.
Presiden mengatakan kementerian-kementerian juga harus menyediakan kebutuhan petani atau nelayan. Menurut dia, Kementerian Pertanian harus fokus pada kebutuhan rakyat. Ia mencontohkan, jika petani membutuhkan bibit, Kementerian Pertanian harus menyediakan bibit, bukan traktor.
Presiden mengatakan birokrasi yang hanya menyulitkan petani atau nelayan tidak bisa ditoleransi karena hanya menyulitkan rakyat kecil. "Jadi sekarang harus kerja bareng semua," ucapnya.
Presiden Jokowi hari ini menghadiri peluncuran Program
Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat di Kabupaten Brebes. Acara peluncuran tersebut disaksikan sejumlah menteri Kabinet Kerja. Di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, serta Menteri Perindustrian Saleh Husin.
Tampak pula Menteri Agraria dan Tata Ruang
yang juga Kepala BPN, Ferry Mursyidan Baldan; Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar; serta Menteri Komunikasi dan
Informatika Rudiantara.
Pengurusan Sertifikat Tanah Gratis dan
Cepat
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan mengatakan pengurusan sertifikat
tanah saat ini tak dipungut biaya sepeser pun. Pungutan biasanya timbul ketika
pemilik tanah menggunakan jasa pihak ketiga.
“Kalau lewat kami langsung, biayanya nol
rupiah,” kata Ferry di Brebes, Senin, 11 April 2016. Bahkan hal itu juga sudah
diketahui oleh pihak perbankan yang berhubungan langsung dengan kredit petani.
“Awalnya malah mereka akan menganggarkan sekitar Rp 350 ribu, tapi kita nol
rupiahkan.”
Saat meninjau petani di Brebes, Jawa
Tengah, pada Senin, Presiden Joko Widodo memperingatkan Menteri Ferry. Ferry
mendapatkan teguran soal waktu pengurusan sertifikat tanah masyarakat supaya
lebih cepat.
Presiden mengeluh, sejak ia lahir hingga
kini, pembuatan sertifikat selalu berbelit-belit dan membutuhkan proses yang
sangat lama. "Apa-apaan ini? Sekarang zaman teknologi informasi, tidak ada
cerita butuh berbulan-bulan mengurus sertifikat," katanya. Bahkan, saat
melakukan audiensi dengan seorang petani, Jokowi mendapatkan pengakuan langsung
bahwa pengurusan sertifikat tanah masih dipungut Rp 1 juta.
Ferry mengklaim lembaganya telah memangkas
waktu pengurusan sertifikat tanah. Hal ini dilakukan sesuai dengan instruksi
Presiden Joko Widodo. Rata-rata waktu pengurusan dua minggu. “Tapi memang
tergantung jenis dokumennya,” ujarnya. Bahkan kementerian sudah menerapkan
sistem digital.
(YB/Rw/Red...)
Editor : Saddam Al-Khadafi
0 komentar :
Posting Komentar